Legalitas

  • Dengan Dasar:

a. Bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Indonesia ;
 
b.Bahwa dengan dikeluarkan PP. Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat, maka peran serta masyarakat perlu ditingkatkan demi kemakmuran rakyat Indonesia ;
 
c.Bahwa untuk membantu merealisasikan program Pemerintah, maka Organisasi Laskar Anti Korupsi Pejuang’45 akan mengembangkan organisasi di seluruh Indonesia
  • Sesuai Dengan Dasar Hukum UU:

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dari bentuk KKN;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
  5. Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
  9. Inpres. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
  • Dasar Hukum Legalitas Tangga Laskar Anti  Korupsi Pejuang 45 Kab.Maros ;

  1. Akte Notaris Nurlela Wati, SH Nomor : 01 tanggal 1 Agustus 2011 /1 Ramadhan 1432 H, Telah diubah Akte Notaris Irwan Santosa, SH, M.Kn Nomor 05 tanggal 09 Januari 2012 ;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Anti  Korupsi Pejuang      45 ;
  3. Saran dan Pendapat Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 dalam rapat Pimpinan Harian, serta Surat Keputusan Pembina ;